Kalimantan Disisihkan Untuk Paru-paru Dunia

Orang Utan merupakan satwa langka yang terancam punah di Kalimantan.

Sri Lestari

Produser

(MAMASA CYBER NEWS )Pemerintah akan mengalokasikan sedikitnya 45% wilayah Kalimantan sebagai paru-paru dunia, sebagai salah satu upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020.

Sekjen Kementrian Kehutanan Hadi Daryanto menjelaskan dalam peraturan presiden yang ditandatangani pada 5 Januari 2012, merupakan turunan UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

"Dan khusus untuk Pulau Kalimantan 45% dari luas pulau Kalimantan ditetapkan sebagai paru-paru dunia, maksudnya adalah untuk pelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati, satwa dan tumbuhan endemik di Kalimantan, misalnya Orangutan, dan pengembangan koridor ekosistem antar kawasan konservasi," jelas Hadi.

Hadi menambahkan selain masalah hutan, aturan tentang tata ruang Kalimantan meliputi kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk tenaga listrik, pertambangan dan kelapa sawit. Pemerintah menyebutkan koordinasi dilakukan dengan pemerintah empat provinsi di Pulau tersebut.

Pemerintah pusat mengatakan akan melibatkan daerah dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Perpres No. 3 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan.

Nantinya, pemerintah pusat akan melakukan koordinasi dengan pemerintah empat provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

"Kita tidak pernah tahu, jadi semestinya sebelum itu ditandatangani oleh bapak presiden, Kalimantan itu diundang untuk dijelaskan kalau akan ada perpres"Teras Narang

Keterlibatan daerah

Pemerintah daerah Kalimantan Tengah mengatakan secara prinsip menyetujui rencana tata ruang untuk kawasan konservasi, apalagi selama ini telah dilibatkan dalam program Heart of Borneo untuk melindungi kawasan hutan.

Tetapi, Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan peraturan presiden tentang tata ruang Pulau Kalimantan tersebut.

"Kita tidak pernah tahu, jadi semestinya sebelum itu ditandatangani oleh bapak presiden, Kalimantan itu diundang untuk dijelaskan kalau akan ada perpres, karena itu menyangkut masalah prinsipil juga, dan jika melibatkan kabupaten, mereka juga harus dilibatkan," jelas Teras.

Tata ruang yang disebutkan dalam peraturan presiden ini akan mencakup intergrasi kawasan konservasi dan lindung di seluruh provinsi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Potensi konflik

Perusakan dan pembalakan liar seringkali terjadi Kawasan konservasi.

Pengamat masalah kehutanan dari Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, Yaya Rayadin, mengatakan keterlibatan pemerintah daerah sangat penting karena menyangkut untuk memperjelas kawasan konservasi dan juga ekonomi.

Dia menjelaskan selama ini potensi konflik kepentingan dalam penentuan kawasan konservasi terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan.

"Ada konsep yang berbeda karena kepentingan berbeda, disisi lain kawasan konservasi tetapi potensi batu baranya juga tinggi, itu potensi konfliknya juga tinggi, sebagai contoh Taman Nasional Kutai, " jelas Yaya.

Tetapi Yaya menyebutkan konsep mengintegrasikan kawasan konservasi merupakan pilihan yang tepat untuk pelestarian keanekaragaman hayati yang dimiliki Pulau Kalimantan.

"Yang terpenting adalah variasi kawasan yang ditetapkan untuk konservasi, dan mewakili ekosistem di Kalimantan seperti kawasan gambut, rawa dan mengutamakan daerah dataran rendah, karena dataran rendah lebih kaya akan keanekaragaman hayati," tambah Yaya.

Pemerintah menurut Yaya, selama ini lebih banyak menetapkan kawasan dataran tinggi sebagai kawasan konservasi seperti dalam program Heart of Borneo, padahal keanekaragaman hayati di kawasan itu lebih sedikit dibandingkan dataran rendah.

Menurut Yaya, selain penentuan kawasan konservasi dan hutan lindung, pemerintah pusat juga harus memberikan anggaran untuk melindungi kawasan konservasi, yang selama rentan perusakan, seperti kebakaran hutan, penebangan liar dan perburuan hewan.

Selama ini anggaran untuk pengamanan kawasan konservasi dan lindung hanya sekitar US$4 atau tak sampai 40.000 per hektar per tahun, sementara idealnya adalah US$50 per hektar per tahun.

Sumber:  BBC

WWF: Gajah Sumatera Terancam Punah Dalam 30 tahun

MAMASA CYBER NEWS. Organisasi World Wildlife Fund, Selasa (24/1) mengumumkan status gajah Sumatera telah diturunkan dari "terancam" menjadi "sangat terancam" oleh Serikat Internasional Pelestarian Alam (IUCN) dan dikhawatirkan akan punah dalam 30 tahun.

Dalam rilis yang dipublikasikan di website resmi WWF, jumlah gajah Sumatra kini tercatat hanya sekitar 2.400 hingga 2.800 ekor saja, dari 5.000 ekor pada 1985.

Di antara sejumlah faktor yang menyebabkan penurunan itu adalah hilangnya 70 persen habitat dan separuh populasi mereka dalam satu generasi.

Meski gajah Sumatra dilindungi undang-undang di Indonesia, sebagian besar habitat mereka justru terletak di luar area konservasi dan dapat dialihfungsikan untuk kepentingan perkebunan industri, kata IUCN.

Salah satu penyebab hilangnya habitat, menurut WWF, adalah kegiatan penggundulan hutan dan konversi hutan menjadi area perkebunan seperti industri kelapa sawit.

Sumatera adalah salah satu kawasan dengan populasi gajah terbesar di Asia, setelah India dan Sri Lanka.

Namun, Sumatera juga termasuk sebagai kawasan dengan tingkat penggundulan hutan terbesar, kata WWF.

"Gajah Sumatra kini bergabung dengan orang utan Sumatera, badak Jawa dan Sumatera serta harimau Sumatera dalam daftar spesis sangat terancam di Indonesia." Carlos Drew

Penggundulan hutan

Sumatera kehilangan dua pertiga hutan dataran rendah alami dalam 25 tahun terakhir, padahal hutan tersebut adalah habitat ideal untuk gajah.

"Gajah Sumatra kini bergabung dengan orang utan Sumatera, badak Jawa dan Sumatera serta harimau Sumatera dalam daftar spesis sangat terancam di Indonesia," kata Dr Carlos Drew, Direktur Spesis Global WWF dalam rilis tersebut seperti dilaporkan kantor berita Associated Press.

Drew mengatakan tindakan darurat harus segera dilakukan untuk membalikkan tren ini atau, "Hewan yang indah ini kemungkinan besar akan segera punah."

Penurunan jumlah populasi gajah terbesar akibat penggundulan hutan terjadi di Provinsi Riau. Lebih dari 80% populasi gajah di provinsi itu berkurang dalam 25 tahun terakhir.

"Provinsi Riau kehilangan enam dari sembilan kawanan gajah," kata Anwar Puroto dari WWF Indonesia kepada kantor berita Reuters.

WWF meminta pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan kertas serta kelapa sawit bersama dengan organisasi-organisasi pelestarian alam untuk bekerja sama melindungi habitat gajah Sumatra.

"Para pemegang hak konsesi hutan seperti perusahaan-perusahaan kertas dan industri kelapa sawit memiliki kewajiban hukum dan etis untuk melindungi spesis yang dilindungi dalam area konsesi mereka," kata Puroto.

Sumber: BBC

Harga Beras Mencapai Puncak pada Januari

Seorang ibu sedang memilih beras yang akan dibeli (http://dewa-rahyang.blogspot.com)

VIVAnews - MAMASA (CYBER NEWS). Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan mengungkapkan bahwa harga beras akan mencapai puncaknya pada Januari ini dan akan turun pada Februari hingga April mendatang.

Ia memprediksi, harga beras umum mencapai Rp10 ribu per kilogram sedangkan harga beras raskin Rp7 ribu per kilogram.

"Tidak heran, pokoknya siklusnya Januari naik hingga puncaknya. Februari pertengahan akan ada tanda-tanda penurunan," kata Rusman saat ditemui di kantor Menko Perekonomian Jakarta, Selasa 24 Januari 2012.

Rusman mengakui, dalam dua minggu terakhir ini harga beras naik hingga tembus di level Rp10 ribu per kilogram. Walaupun terus naik, harga beras umum diprediksi tidak akan mencapai Rp11.000 per kilogram.

Harga beras umum akan berkisar pada harga Rp10 ribuan per kilogram dan turun pada Februari. Sebab, Februari mendatang di beberapa daerah sudah ada panen padi. Panen tersebut, bisa mensuplai pasar sebelum dijadikan stok beras.

"Sedangkan begitu kuatnya harga penurunan di Maret-April mendatang, karena sudah memasuki panen yang akan membuat deflasi bulanan," katanya. (eh)

• VIVAnews

Speed Boat Terhempas Ombak, 3 Orang Tewas

Kapal cepat di Maluku mengalami kecelakaan dan menewaskan 3 orang penumpang (tvOne)

VIVAnews (MAMASA CYBER NEWS)- Kecelakaan kembali terjadi di wilayah Indonesia. Kali ini sebuah kapal cepat atau speed boat di Maluku Tengah, Maluku diketahui mengalami kecelakaan akibat cuaca buruk diikuti gelombang tinggi dan angin kencang.

Sedikitnya sebanyak 3 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya dilaporkan hilang. Sementara 11 orang dikabarnya selamat dari musibah tersebut.

"Pemerintah setempat dan instansi terkait bersam masyarakat dan keluarga korban terus melakukan pencarian," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Nugroho dalam keterangan persnya yang diterima VIVAnews.com, Senin, 23 Januari 2012.

Menurut Sutopo, bencana kecelakaan speed boat itu terjadi pada Sabtu, 21 Januari 2012 pukul 13.30 WIT. Lokasi kecelakaan adalah Desa Lulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, Maluku.

Sutopo mengatakan, sampai hari ketiga atau pada 23 Januari 2012 pukul 18.30 WIB, aparat pencari belum menemukan korban yang hilang.

Kelima korban yang masih hilang itu adalah Epi Siwalette, Almendo Pesireron, Ulin Posiratu, Andre Pariama, dan Fallen Bakarbessy.

Sementara 3 orang yang dinyatakan meninggal dunia adalah Sopia tuarissa (52 thn), Oke Wenno (49 thn), dan Pio Tuarissa L (2 thn).

• VIVAnews

Kenaikan Harga Beli Beras Diusulkan 28 Persen

TEMPO.CO, Jakarta -(MAMASA CYBER NEWS )Pemerintah menyiapkan besaran kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan kenaikan HPP diusulkan hingga 28 persen. »Besaran itu hasil kesepakatan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan Kementerian Perdagangan,” kata dia kepada Tempo, Senin 23 Januari 2012.

Rusman mengatakan kenaikan HPP mengacu pada beberapa patokan, yakni struktur biaya dan keuntungan yang akan diterima petani, harga gabah dan beras di pasaran dalam beberapa tahun terakhir, serta harga aktual saat panen raya dan musim paceklik. Namun hal ini belum bisa diputuskan karena harus dibahas dalam Rapat Koordinasi Kementerian Bidang Perekonomian. »Rabu mendatang akan kami bahas,” katanya.

Saat ini HPP masih mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan. Dalam kebijakan tersebut pemerintah menetapkan HPP gabah kering panen (GKP) tingkat petani sebesar Rp 2.640 per kilogram dan GKP di penggilingan senilai Rp 2.685 per kilogram.

Sedangkan harga gabah kering giling (GKG) di penggilingan mencapai Rp 3.300 per kilogram dan di gudang Bulog sebesar Rp 3.345 per kilogram. HPP beras saat ini mencapai Rp 5.060 per kilogram.

Rusman menambahkan kenaikan HPP tersebut akan diumumkan sebelum panen raya padi. Hal ini mesti dilakukan agar Perum Bulog selaku lembaga yang menyerap gabah dan beras memiliki kesiapan. »Sebelum panen raya pada Februari mendatang, atau minimal pertengahan Februari, sudah ada keputusan,” ujarnya.

Sementara itu pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menyambut baik usulan besaran kenaikan HPP tersebut. Menurut dia besaran kenaikan 27-28 persen itu sudah memberikan margin keuntungan bagi petani sebesar 10-15 persen dari hasil produksinya.

Namun dia menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan HPP sedikit terlambat. Seharusnya, kata dia, Inpres baru soal kenaikan HPP diterbitkan pada Oktober-November tahun lalu. Alasannya, pada bulan itu petani sedang memulai masa tanam padi. Sebesar 50-60 persen produksi padi nasional dipanen pada Maret atau dari hasil musim tanam Oktober-Maret. »Ini bisa meningkatkan produksi beras,” katanya.

ROSALINA

Fasilitas Pejalan Kaki di Jakarta Minim

erlalu banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Jakarta membuat fasilitas pejalan kaki terlupakan.

Jakarta-( MAMASA CYBER NEWS). Insiden sebuah mobil menabrak dan menewaskan sembilan orang pejalan kaki di Jakarta, Minggu (22/1) memicu kritik atas minimnya fasilitas bagi pejalan kaki yang memadai dan aman.

Pengamat masalah tata kota Marco Kusumawijaya menilai sebagian besar kota di Indonesia termasuk Jakarta telah menjelma menjadi kawasan yang berbahaya bagi pejalan kaki.

"Misalnya saat menyeberangi zebra cross, di manapun di dunia kendaraan bermotor akan berhenti begitu melihat pejalan kaki melintas di penyeberangan. Di Indonesia malah pejalan kaki yang dimarahi pengendara kendaraan bermotor," kata Marco saat dihubungi BBC Indonesia, Senin (23/1).

Masalah menyeberang jalan hanya satu dari banyak masalah buruk yang harus dialami pejalan kaki di Indonesia. Masalah utama lainnya adalah fasilitas bagi pejalan kaki yang sangat buruk.

"Yang bagus hanya di kawasan tertentu seperti Sudirman atau Thamrin. Bahkan di Menteng banyak trotoar yang bergelombang," tambah Marco.

Kondisi itu masih ditambah dengan beralihnya fungsi trotoar menjadi lahan berdagang, jalur sepeda motor alternatif atau tak jarang menjadi areal parkir liar.

"Belum lagi jembatan-jembatan penyeberangan yang dicuri lantai dan atapnya," tambah Marco.

Padahal, kata Marco, berjalan kaki adalah sebuah moda transportasi paling dasar manusia.

"Kemanapun, naik apapun toh manusia tetap harus berjalan kaki," tandas dia.

"Misalnya saat menyeberangi zebra cross, di manapun di dunia kendaraan bermotor akan berhenti begitu melihat pejalan kaki melintas di penyeberangan. Di Indonesia malah pejalan kaki yang dimarahi pengendara kendaraan bermotor." Marco Kusumawijaya

Skala prioritas

Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Catharina Suryowati tak menampik masih buruknya kondisi fasilitas bagi pejalan kaki di banyak wilayah ibukota.

Namun, Catharina menegaskan, pemerintah Jakarta di beberapa kawasan terus mengembangkan dan memperbaiki fasilitas pejalan kaki.

"Di Sudirman dan Thamrin kami sudah lebarkan trotoar sehingga nyaman bagi pejalan kaki. Demikian pula di daerah Rasuna Said," papar Catharina.

"Bahkan tahun lalu kami membuat percontohan di Jl Sabang sisi utara dengan membuat trotoar selebar delapan meter menggunakan lahan privat yang disumbangkan," tambah dia.

Catharina menambahkan pembangunan trotoar yang masih terbatas di kawasan sentra-sentra bisnis Jakarta itu disebabkan keterbatasan anggaran.

"Jadi ada kawasan prioritas. Dan ini seharusnya menjadi contoh bagi wilayah untuk mengembangkan proyek seperti yang dibangun provinsi," ujarnya.

Sejauh ini tidak ada parameter untuk menentukan seberapa besar trotoar yang diperlukan untuk sebuah kota sebesar Jakarta.

"Intinya tidak semua kawasan bisa dibangun trotoar. Jika frekuensi pejalan kakinya tidak terlalu besar maka trotoar tidak belum perlu 

Sumber:  BBC

Bayi Kembar Siam di Riau Meninggal

RIAU - (MAMASA CYBER NEWS) Bayi kembar siam yang lahir di Riau, akhirnya meninggal dunia. Anak pasangan Riswanto dan Parsini itu menghembuskan tadi malam sekitar pukul 23.00 WIB.

"Seluruh tim dokter sudah berusaha semaksimal mungkin," ujar Ketua Tim Dokter RSUD Arifin Achmad yang menangani bayi kembar tersebut, dr. Tubagus Ondih SpAB.

Bayi berjenis kelamin perempuan tersebut meninggal karena mengalami kegagalan kemampuan jantung memompa dua individu (decompensasi cordis). Bayi kembar siam ini memang hanya memiliki satu jantung dan satu liver, untuk berdua.

Sebelum meninggal, tim dokter juga sempat memasang alat bantu pemompa. Namun, kondisinya tetap memburuk. Sehari sebelumnya dokter juga memasang alat bantu untuk pernapasan.

Bayi kembar siam ini dilahirkan di RS Umum Daerah Indrasari Kabupaten Indragiri Hulu 14 Januari lalu. Kelainan yang dialami, membuat bayi akhirnya dirujuk ke RS Arifin Achmad Pekanbaru pada 15 Januari 2012.

Total bobot kedua bayi ini, hanya 4,2 kilogram. Mareka lahir dengan selamat lewat operasi seksio elektif. Namun, lahir dengan kondisi dada dan perut berhimpitan (conjoined twins type thoraco-omphalopagus).

Rumah Sakit Arifin Achmad Pekanbaru juga sempat merencanakan akan merujuk bayi kembar dempet ke RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta Selasa 24 Januari 2012 besok. Itu karena, peralatan medis di Pekanbaru masih belum memadai.

Namun sayang, kedua bayi tak mampu bertahan hidup. Jenazahnya akan segera dipulangkan ke kabupaten Indragiri Hulu, dibantu pihak rumah sakit Arifin Achmad.

Sumber : Viva News

Penelitian virus flu Burung yang lebih mematikan ditunda

Tim peneliti menemukan turunan virus flu burung menular lebih mudah di antara musang.

Tim ilmuwan yang mengembangkan virus flu burung yang lebih mematikan telah menunda penelitian karena kekhawatiran virus itu bisa digunakan oleh teroris.

Dalam sebuah pernyataan yang dimuat dalam jurnal ilmiah, Science and Nature, tim meminta agar digelar forum internasional untuk membahas risiko dan kegunaan dari penelitian mereka.

"Lebih banyak riset diperlukan untuk menentukan bagaimana virus influenza di alam menjadi ancaman pandemik pada manusia," tulis pernyataan itu.

Penundaan akan berlangsung selama 60 hari sambil menunggu diskusi berlangsung.

Laporan-laporan menyebutkan perdebatan atas penelitian tersebut antara lain akan berlangsung dalam pertemuan Badan Kesehatan Dunia, WHO, Februari mendatang.

Bulan lalu pihak berwenang Amerika Serikat meminta agar penulis laporan melakukan editing atas rincian-rincian utama penelitian yang akan diterbitkan.

Alasannya adalah kekhawatiran jika data itu kelak digunakan oleh para teroris.

Pengetahuan lebih banyak tentang virus menular diperlukan untuk kesehatan umum.

Untuk kesehatan umum

Pengetahuan lebih banyak tentang virus menular diperlukan untuk kesehatan umum.

Dua jurnal ilmiah internasional kini berencana untuk menerbitkan laporan -dalam bentuk yang sudah diedit- dan menjalin kerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat guna menjamin agar data hanya bisa diakses oleh 'para ilmuwan yang bertanggung jawab'.

Virus flu burung atau H5N1 bisa menyebabkan kematian jika terinfeksi kepada manusia, namun dampaknya sejauh ini relatif terbatas karena tidak mudah untuk menular dari manusia ke manusia.

Namun tim peneliti gabungan dari Universitas Erasmus, Belanda, dan Universitas Wisconsin-Madison, Amerika Serikat, mengubah turunannya dan menemukan bahwa virus menjadi lebih mudah menular di antara musang, yang tergolong mamalia.

Mereka melakukan penelitian dengan alasan bahwa pengetahuan yang lebih yang banyak tentang virus menular sebelum bermutasi di alam merupakan hal yang berguna bagi kesehatan umum.

Bagaimanapun para ahli keamanan biologi khawatir bahwa virus yang sudah diubah bisa memicu wabah yang lebih mematikan dibanding pada masa flu Spanyol tahun 1918-1919, yang menewaskan sampai 40 juta jiwa di seluruh dunia.

Sumber: BBC

FIFA & AFC Enggan Komentari Verifikasi PSSI

FIFA dan konfederasi sepakbola Asia (AFC) enggan mengomentari hasil verifikasi PSSI terhadap klub anggota yang menuntut digelarnya kongres luar biasa (KLB).

Dalam surat yang ditujukan kepada sekjen PSSI tertanggal 13 Januari 2012, dan ditandatangani sejken FIFA Jerome Valcke dan sekjen AFC Alex Soosay itu, FIFA dan AFC sudah menerima surat tentang hasil verifikasi.

“FIFA dan AFC telah menerima surat adanya permintaan menggelar kongres luar biasa yang diajukan lebih dari 2/3 anggota PSSI. FIFA dan AFC memahami dari laporan Anda yang diikuti dengan hasil proses verifikasi,” demikian pernyataan FIFA dan AFC.

“PSSI menyebutkan permintaan itu dilakukan 320 dari 588 anggota, jumlah yang kurang dari 2/3 anggota sesuai Statuta PSSI artikel 31 (2) untuk menggelar kongres luar biasa. Kami ingin memberikan masukan berdasarkan informasi yang Anda berikan, FIFA dan AFC tidak dalam posisi untuk memberikan komentar mengenai validasi tuntutan.”

“Namun kami meminta Anda melihat Statuta PSSI artikel 29 (1), yang berisikan agar PSSI harus menggelar kongres biasa tahunan. Sesuai dengan data yang kami miliki, kongres biasa tahunan terakhir digelar pada 22 Januari 2011 di Bali, sudah hampir satu tahun.”

“Berkaca dari atas, dan permasalahan yang terjadi di persepakbolaan Indonesia, FIFA dan AFC secara tegas merekomendasikan PSSI untuk menggelar kongres biasa tahunan guna memenuhi statuta, serta mencari resolusi dari forum.”

“Kami juga mengingatkan Anda mengenai surat kami pada 21 Desember 2011, serta tambahan menggelar kongres biasa tahunan sebelum 20 Maret 2012 untuk menghindari ancaman sanksi dari komite asosiasi FIFA.

Surat FIFA Berbalik Jadi Pil Pahit PSSI

JAKARTA - Manager Pelita Jaya, Lalu Mara Satria Wangsa, menegaskan bahwa surat FIFA yang dikirimkan kepada PSSI merupakan pukulan telak bagi PSSI. Dalam suratnya tersebut, FIFA mengakui keabsahan Kongres II PSSI di Bali yang selama ini dikesampingkan oleh PSSI pimpinan Djohar Arifin Husin.

''Surat tersebut menjadi senjata makan tuan bagi pengurus PSSI yang selama ini merasa keputusan dan langkahnya dalam menjalankan organisasi mendapat dukung FIFA. Buktinya, malah surat tersebut menjadi pil pahit bagi pengurus PSSI,'' kata Lalu Mara saat diminta komentarnya soal Surat FIFA kepada PSSI.

Dengan adanya surat tersebut, pengurus PSSI harus melaksanakan Kongres Tahunan sebelum 20 Maret 2012. Surat tersebut juga menyiratkan peserta Kongres Tahunan PSSI nanti mengacu pada Statuta PSSI dan Keputusan Kongres II PSSI di Bali.

''Dalam pasal 23 Statuta PSSI tentang delegasi dan suara, itu jelas tertulis bahwa daftar peserta Kongres Tahunan PSSI itu 18 klub yang berlaga di Liga Super Indonesia,'' tandasnya. ''Jadi, bukan Liga Prima Indonesia yang selama ini dinyatakan legal oleh pengurus PSSI saat ini.''

Sumber : Harian Republika

Nazaruddin : Anas Terima Rp80 Miliar dari proyek PLTS

Terdakwa kasus suap Wisma Atlet Sea Games Muhammad Nazaruddin mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah menerima fee sebesar Rp80 miliar dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang menelan biaya hingga Rp2,2 triliun.

"Kalau pertemuan dengan Sutan Bathoegana itu tentang proyek Pembangkit Listrik. Fee telah diberikan ke Anas Urbaningrum sebesar 80 miliar rupiah," kata mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin setelah sidang kasus suap Wisma Atlet di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, pada sidang hari Senin, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang dalam kesaksiannya di depan majelis hakim menyebutkan adanya pertemuan dengan politisi dari fraksi Partai Demokrat Sutan Bathoegana, namun tidak berkaitan dengan kasus suap Wisma Atlet.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sutan Bathoegana dan Anas Urbaningrum membantah bahwa pihaknya terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan alat pembangkit listrik tenaga surya tersebut.

Sidang kasus suap Wisma Atlet dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin akan dilanjutkan pada Rabu (25/1) dengan agenda mendengar keterangan saksi, namun pihak Jaksa Penuntut Umum belum bisa mengumumkan nama-nama saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan pekan depan.(iwn/Ant)

Sumber : antara news

Anas Disebut Ketua Besar

Mindo Beberkan Jatah untuk Demokrat

Mindo Rosalina Manulang menegaskan, ada jatah untuk Partai Demokrat dalam proyek wisma atlet. Jatah itu diberikan untuk bos besar, ketua, dan ketua besar. Anas Urbaningrum disebut sebagai ketua besar. Politikus Partai Demokrat, Mirwan Amir dan Mahyudin, juga disebut-sebut dalam sidang.

Hal itu terungkap saat Mindo bersaksi dalam persidangan terdakwa kasus wisma atlet lainnya, M Nazaruddin, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (16/1). Sidang dipimpin hakim Darmawatiningsih. Pernyataan itu terungkap saat penasihat hukum Nazaruddin, Elza Syarief, menanyakan isi percakapan Blackberry Messenger (BBM) antara Mindo dan Angelina Sondakh (Angie) yang ada di dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Dalam persidangan kemarin, Mindo yang juga tersangka kasus sama membenarkan isi BBM itu. Saat itu, kata Mindo, Angie meminta uang yang disebutnya dengan istilah apel malang (untuk uang rupiah), apel washington (untuk uang dollar AS), pelumas, dan semangka. Istilah itu digunakan agar tak terlalu vulgar. ”Waktu itu Ibu Angie minta uang ketika sedang pembahasan anggaran Kemenpora. Katanya, butuh uang untuk bisa dapat anggaran. Waktu itu, ia bilang tolong saya dikejar ketua besar,” kata Mindo.

Elza menanyakan siapa yang dimaksud dengan ketua besar. Saat ditanya siapa yang dimaksud bos besar oleh Elza, Mindo mengatakan, hal itu tergantung dari siapa yang menyebut. Apabila yang menyebut bos besar adalah Angie, istilah itu mengacu untuk bos Angie di Badan Anggaran DPR. Jika istilah bos besar digunakan oleh Mindo, hal itu menunjuk pada pemimpinnya di Permai Group.

”Saya ulangi lagi. Ini yang bicara Angie kepada Anda. ’Benar kasih saja dulu ke Bali karena masih banyak yang harus diselesaikan big boss’ (kutipan BBM). Jadi, siapa big boss itu?” tanya Elza. Menurut Mindo, ”Itu katanya jatah Fraksi Partai Demokrat.”

”Jadi, bosnya siapa dari Fraksi Demokrat?” ujar Elza. Mindo menjawab, ”Mirwan Amir (Wakil Ketua Badan Anggaran DPR).”

Elza juga menanyakan tentang siapa yang dimaksud dengan istilah ketua dan ketua besar AU dalam percakapan BBM. Menurut Mindo, istilah ketua mengacu kepada Ketua Komisi X DPR Mahyudin dan ketua besar AU adalah Anas Urbaningrum.

Namun, penasihat hukum Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Patra M Zein, mengatakan, tudingan itu tidak berdasar karena Anas tidak pernah terlibat atau melakukan korupsi. ”Bukan sekali dua kali Nazaruddin menuding Anas. Faktanya, Nazaruddin yang didakwa melakukan korupsi dalam kasus wisma atlet,” kata Patra.

Keluarkan Rp 20 miliar

Mindo menjelaskan, Permai Group yang membawahkan 35 perusahaan mengajukan tender dua proyek, yaitu proyek pembangunan wisma atlet, Palembang, dan proyek Hambalang, Bogor. Untuk kepentingan pemenangan tender itu, Permai Group yang dimiliki Nazaruddin mengeluarkan dana Rp 20 miliar, masing-masing Rp 10 miliar untuk tiap-tiap proyek. Permai Group akhirnya memenangi proyek wisma atlet, sementara proyek Hambalang dikerjakan oleh perusahaan lain.

Dari Rp 10 miliar yang digelontorkan Permai Group, kata Mindo, sebanyak Rp 5 miliar diberikan kepada Angie. ”Diberikan kepada DPR lewat Ibu Angie, melalui orang mereka yang bernama Jefri, Rp 2 miliar dan Rp 3 miliar, pada 2010 antara semester pertama, bulan April,” ujar Mindo.

Uang itu, menurut Mindo, untuk memuluskan proyek wisma atlet yang belum ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR. Mindo mengaku tidak melihat langsung pemberian uang tersebut, tetapi mengetahuinya setelah ia mengonfirmasi kepada Yulianis selaku Direktur Keuangan Permai Group. Apalagi, setelah itu dirinya tidak dikejar-kejar lagi oleh Angie. ”Kalau belum, pasti dikejar terus saya,” kata Mindo.

Menurut Mindo, uang Rp 5 miliar itu kemudian diberikan kepada anggota Badan Anggaran, I Wayan Koster. Mindo mengatakan, Koster juga menerima 50.000 dollar AS dari Permai Group.

Terkait proyek wisma atlet itu, Mindo menyebutkan ada komitmen fee 13 persen yang disetujui pada pertemuan di Hotel Sultan antara Wafid Muharram, Nazaruddin, Mindo, Dudung Purwadi, dan Mohammad El Idris. Fee itu dibagi-bagi antara lain kepada anggota DPR 5 persen, Gubernur Sumatera Selatan 2,5 persen, Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet 3 persen, dan sisanya untuk Nazaruddin.

Dalam sidang kemarin, Mindo juga mengungkapkan bahwa Anas merupakan pemimpinnya di PT Anugerah Nusantara pada tahun 2008. Ketika itu PT Anugerah berkantor di Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan. Anas memiliki ruangan tersendiri di lantai 4, satu lantai dengan Nazaruddin.

Namun, Mindo mengaku tidak tahu-menahu apakah Anas masih aktif di PT Anugerah setelah tahun 2009 atau ketika kantor pindah ke Tower Permai di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Mindo mengaku tak pernah bertemu Anas di kantor baru. Namun, ia mengaku sempat melihat kendaraan roda empat dengan bagian akhir nomor polisi ”AU” diparkir di kantor Mampang.

Meski demikian, Mindo membenarkan ketika ditanya apakah istri Anas, Athiyah Laila, berkantor di Tower Permai. Ia mengungkapkan, Athiyah yang merupakan pemegang saham di PT Berkah Alam Berlimpah (anak perusahaan Permai Group) berkantor di lantai 4.

Sidang Nazaruddin, kemarin, terlihat lebih ketat dibandingkan sidang-sidang Nazaruddin sebelumnya. Dua pintu masuk ke ruang sidang di lantai 1 Pengadilan Tipikor dipasangi metal detector. Mindo pun mengenakan rompi antipeluru setelah dirinya diancam dibunuh.

Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lili Pintauli, mengatakan, pihaknya memang meminta pengamanan sidang diperketat. Pihaknya juga meminta ada alat khusus untuk mencegah masuknya senjata api atau senjata tajam.

Sumber : Kompas

Andi Bantah Terima Uang Suap Wisma Atlet

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng membantah menerima uang suap Wisma Atlet SEA Games, Palembang sebesar Rp500 juta dalam kongres pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat di Bandung beberapa waktu lalu.

"Bagi saya itu tidak benar dan saya tidak bisa percaya, tapi kalau ada, mana bukti-bukti misalnya tim sukses saya menerima dana siapa, kapan dan dimana," kata Andi di Mabes Polri di Jakarta, Selasa.

Namun, Andi mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila ingin memeriksa dirinya terkait adanya dugaan tersebut, seperti yang telah disampaikan oleh Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang pada saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Mengenai adanya keterlibatan adiknya Andi yakni Choel Mallarangeng, dia mengatakan bahwa Choel menolaknya. "Itukan adik saya pernah mengatakan bahwa dia menolaknya," kata Menpora.

Hal ini terkait, adanya dugaan sejumlah kader Partai Demokrat disebut terlibat dalam kasus suap Wisma Atlet Sea Games oleh terdakwa sekaligus saksi kasus tersebut Mindo Rosalina Manulang.

Dalam persidangan kasus dengan terdakwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin di Pengadilan Tipikor, Rosa menyebutkan politisi DPR dari Partai Demokrat Angelina Sondakh terlibat dalam penyerahan uang senilai 20 miliar rupiah dari Grup Permai untuk proyek Hambalang dan Wisma Atlet Palembang kepada sejumlah anggota Badan Anggaran DPR-RI.

Rosa juga menyebutkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai salah satu pemilik Grup Permai selain Muhammad Nazaruddin.

Sebelumnya, Rosa pernah mendapatkan ancaman pembunuhan dari sejumlah pihak untuk menghalanginya memberikan kesaksian di dalam persidangan tersebut.

Sumber : Antara News

Angelina Sondakh pun Tak Akan Dibela SBY

JAKARTA - Tak hanya Anas Urbaningrum dan Mirwan Amir yang disebut oleh Nazaruddin terlibat dalam kasus hukum yang kini sedang dihadapi. Peran Angelina Sondakh, seperti disebut Mindo Rosa Manulang, juga tak akan mendapat perlindungan dari Presiden SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat.

"Jangankan Angelina, Mirwan Amir dan Anas Urbaningrum saja tak akan dibela Pak SBY. Kita kedepankan proses hukum," kata Sutan Bathoegana, di Gedung DPR, Senin (16/01/2012).

Dalam persidangan Tipikor, Rosa menjadi saksi kunci dalam yang kini sedang dihadapi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Rosa mengungkap peran Angelina menerima succes fee sebesar Rp 5 miliar. Menurut pengakuan Rosa, uang itu diminta Angelina terkait pembangunan wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan.

"Rosa bilang Angelina terima fee, ngomong saja. Tapi, kalau tak ada pembuktian, ya semua juga bisa ngomong. Ini bukan persoalan melepas Angie dari Demokrat. Tapi, kami di Demokrat ingin kasus ini selesai di ranah hukum, tanpa ada intervensi apapun. Yang salah, ya dihukum, kalau tidak ya jangan disalahkan," Sutan menandaskan.(*)

Sumber : Tribun news

Nazaruddin Tuding Rosalina Berbohong

JAKARTA - Terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games Mindo Rosalina Manulang, Senin (16/1) bersaksi untuk terdakwa M Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Dalam kesaksiannya, Rosalina memberikan banyak keterangan soal keterlibatan Nazaruddin yang tidak lain adalah mantan atasannya itu.

Namun, menanggapi keterangan Rosalina itu, Nazaruddin mengatakan bahwa Rosalina telah mengarang cerita. Nazaruddin menuding keterangan Rosalina telah diatur oleh pihak yang telah mengarahkannya.

"Tidak baik berbohong. Seharusnya Rosalina katakan saja faktanya. Jadi saya lihat Rosalina memberikan keterangan sesuai arahan pihak-pihak tertentu," ujar Nazaruddin usai persidangan.

Selain itu, Nazaruddin juga bersikukuh sama sekali tidak pernah menerima aliran dana wisma atlet. Ia membantah semua tudingan yang dialamatkan kepadanya.

Rosalina yang bersaksi hari ini, memberikan banyak keterangan. Tidak hanya soal keterlibatan Nazaruddin, ia juga memberi keterangan soal keterlibatan pihak-pihak lainnya.

Sumber : Republika

Rosa: Ada dana ke Andi Mallarangeng

JAKARTA: Mindo Rosalina Manulang (Rosa), terpidana kasus suap Sekretaris Kementerian Pemuda Olahraga, menyatakan terdapat aliran dana wisma atlet kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng

Hal ini terungkap pada kesaksian Rosa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dia mengungkapkan Andi mendapat uang fee sebesar Rp500juta untuk tim sukses pemenangan Andi pada Kongres Demokrat pada Mei 2010 lalu.

“Kita berikan langsung untuk tim sukses pemenangan pak Andi Mallarangeng di Bandung,” ujarnya dalam siding hari ini.

Ibu dua anak tersebut menyatakan dirinya mengetahui adanya aliran uang itu setelah dirinya melihat langsung pengeluaran Grup Permai yang merupakan kerajaan bisnis Nazaruddin pada bulan Mei 2010 lalu.

“Saya lihat catatan Yulianis waktu itu Yulianis Direktur Keuangan Permai Grup,” tegasnya.

Sebelumnya ketika bersaksi untuk salah satu tersangka yaitu Wafid Muharram, Andi Mallarangeng mengaku tidak mengetahui mengenai kasus ini. Dia menolak terlibat dan sama sekali tidak mengetahui apa-apa.

Hari ini sidang dengan tersangka Muhammad Nazaruddin kembali digelar. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi Rosa, Mohammad El Idris, dan Dirut PT Duta Graha Indah Dudung Purwadi. (Intan Pratiwi/mw)

Sumber : suara merdeka

Marzuki Minta Sekjen DPR Mundur

JAKARTA -- Setelah beberapa kali kasus anggaran diprotes dan terakhir mencuat kasus renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR, pimpinan DPR bertekad akan menindak keras pihak yang dinilai bertanggung jawab atas masalah ini. Ketua DPR, Marzuki Alie, mengatakan dirinya atas nama Pimpinan DPR dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) melayangkan surat peringatan tertulis kepada Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Malah, pihaknya meminta Sekjen DPR untuk mundur saja.

Surat peringatan tertulis itu, menurut Marzuki, dilayangkan setelah sebelumnya dirinya beberapa kali memperingatkan sekjen. “Hari ini saya atas nama Ketua DPR/Ketua BURT memberi peringatan tertulis kepada Sekjen. Peringatan ini saya berikan karena mempertimbangkan berbagai hal yang selama ini menurut saya tidak sesuai aturan kerja yang sehat dilingkungan kesekjejan DPR,” ujar Marzuki melalui pesan singkatnya, Jumat (13/1).

Kalau Sekjen merasa benar dengan tindakannya, Marzuki mengatakan, "Saya minta segera saja mengundurkan diri, karena jelas hal tersebut sangat menyakiti hati rakyat.”

Pihaknya mencatat ada empat hal yang mendorongnya memutuskan hal itu. Yang pertama adalah pemborosan anggaran di awal 2010 dalam pengadaan komputer baru. Kedua, soal lemahnya komunikasi, pihaknya meminta agar ada kopi keputusan BURT kepada tiap fraksi, namun itu tidak dijalankan. Ketiga, pengadaan barang untuk renovasi di Banggar menggunakan barang impor, padahal sebelumnya ditegaskan untuk mendukung produksi dalam negeri. Terakhir adalah tidak ditindaklanjutinya permintaan laporan masyarakat.

Mengenai pernyataan Sekjen yang mengatakan bahwa BURT tahu proyek-proyek di DPR, Marzuki membenarkannya. Namun, yang jadi masalah angka Rp 20 miliar itu. “Tidak ada referensi ruang rapat di republik ini yang semewah dan semahal itu. Jangan bermain diantara ketidak mengertian anggota dewan, sebagai orang politik."

Redaktur: Dewi Mardiani

Sumber: Republika

LPSK: Rosalina Alami Stress Tinggi

JAKARTA -- Anggota Bidang Penanggung Jawab Bantuan Hukum, Kompensasi, dan Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lili Pintauli Siregar, mengatakan bahwa kondisi Mindo Rosalina Manulang saat ini masih mengalami gangguan emosional. "Rosa tadi masih sangat tinggi tingkat stresnya," kata dia, Jumat (13/1).

Kondisi itu, kata dia, diketahui sesuai pemeriksaan yang dilakukan psikolog. "Ini baru pemeriksaan yang pertama," ungkapnya. Karena itu, pihaknya mengaku masih membutuhkan pertemuan-pertemuan lainnya untuk memastikan kondisi saksi kasus suap Wisma Atlet itu.

Mengenai sampai kapan Rosa akan tetap berada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut Lili, itu masih menjadi kewenangan komisi antikorupsi itu, bukan LPSK. Pihaknya sebagai pendamping saja. "Kita hanya bertugas memastikan penyembuhan psikologis Rosalina, sehingga dia siap untuk bersaksi," ujarnya.

Meski begitu, Lili belum dapat memastikan apakah Rosalina dapat segera memberikan kesaksian di persidangan nanti. Untuk itu, pihaknya berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) untuk kepastian pemeriksaan, termasuk kemungkinan untuk menggunakan sistem teleconference. "Mudah-mudahan Senin atau Selasa nanti, majelis mengizinkan untuk melakukan teleconference."

Selain itu, pihaknya juga mengaku belum dapat memastikan sampai kapan perawatan itu akan dilakukan. "Kita tidak tahu sampai kapan, karena inikan bukan kewenangan kita dan tetap jadi kewenangan psikolog yg memang ahli memutuskan sampai kapan dia bisa diberikan treatment, kapan berhenti, dan kapan membaik," paparnya.


Redaktur: Dewi Mardiani
Reporter: Ahmad Reza Safitri

Sumber : Republika

Buntut Kontroversi Ruang Banggar, Sekjen DPR Terancam Dipecat

JAKARTA — Menyusul polemik biaya renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) yang dinilai sangat berlebihan, pimpinan DPR mengeluarkan surat peringatan terhadap Sekretariat Jenderal DPR.

Hal itu diungkapkan Ketua DPR RI, Marzuki Alie di gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/1).

"Hari ini terpaksa diberikan peringatan tertulis dan telah disepakati kelima pimpinan. Saya sudah komunikasi dengan pimpinan yang lain dan mereka setuju. Peringatan itu peringatan keras untuk sekjen," ujar Marzuki

Surat peringatan tertulis tersebut ditujukan kepada Sekjen DPR RI, Nining Indra Saleh. Dengan dikeluarkannya surat tersebut, Nining terancam dipecat.

Menurutnya, peringatan keras itu merupakan eskalasi dari nasihat yang diberikan pimpinan DPR kepada sekjen selama dua tahun terakhir. Baik berupa nasihat lisan secara informal dan formal. Apalagi banyak proyek setjen yang mendapat kritik masyarakat. Mulai dari rencana pembangunan gedung DPR, tembok hingga toilet.  

Marzuki menjelaskan, diberikannya surat peringatan kepada sekjen dengan beberapa pertimbangan. Antara lain, pangkat sekjen yang setingkat eselon 1A menjadikannya sebagai pejabat tertinggi di lembaga DPR yang membawahi kelembagaan pendukung.

Marzuki juga mempertanyakan penggunaan produk impor pada ruang rapat tersebut. Seperti kursi dan karpet dari Jerman serta sistem audio dan tata cahaya canggih. Padahal, banyak produk nasional yang dapat digunakan dan memiliki kualitas lebih bagus. "Jangan diam saja seolah-olah mengambill keuntungan di situ," papar dia.

Jika ternyata sekjen dianggap masih bersikap tidak peduli, Marzuki pun mengatakan akan mengusulkan pemecatannya ke presiden. Hanya saja harus mendapat persetujuan dari semua pimpinan.

"Kalau mendengarkan mayoritas, sekjen sudah lama mau dipecat. Sudah banyak yang minta. Kewenangan pemecatan ada di pimpinan kepada presiden. Kalau pimpinan mengusulkan, jadi barang itu. Tapi kita tidak ingin menyakiti orang, kita peringatkan dulu," ujarnya.

Redaktur: Ramdhan Muhaimin

Reporter: mansyur faqih

Sumber : Republika

Menolak Ruang Baru, Satu Anggota DPR Mundur dari Banggar

JAKARTA—Maraknya sorotan masyarakat terkait renovasi ruang rapat Badan Anggaran (banggar) yang menelan biaya hingga Rp 20,3 miliar, telah menelan 'korban'. Seorang anggota fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Taslim memutuskan untuk mengundurkan diri dari Badan Anggaran. Sikap Taslim adalah bentuk 'penolakan' atas ruang rapat baru yang dinilai terlalu mewah.

"Dibutuhkan biaya yang besar untuk pembangunan, saya memutuskan untuk tidak menggunakan ruang banggar baru dan saya menyatakan mengundurkan diri dari banggar DPR,’’ katanya dalam rilis yang diterima Republika, Jumat (13/1). 

Menurutnya, sulit untuk mencari pembenaran dari tingginya biaya untuk ruangan 100 meter persegi tersebut. Artinya, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 200 juta untuk per meter persegi.

Anggota dewan asal dapil Sumatera Barat tersebut juga mengaku terkejut dengan mahalnya biaya pembangunan toilet yang menelan biaya Rp 2 miliar rupiah serta ruang rapat banggar. Ini, katanya, jauh berbeda dengan daerah-daerah lain. Mulai dari masalah pertanahan, perkebunan, ekonomi, dan pengangguran. 

Menanggapi hal ini, Ketua DPR Marzuki Alie memberikan apresiasi kepada Taslim. Menurutnya, ini merupakan bentuk tanggung jawab nyata dari anggota banggar.

Redaktur : Ramdhan Muhaimin
Reporter : Mansyur Faqih

Sumber : republika